Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo menggelar rapat struktural bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato pada Senin (26/1/2026) di Ruang Rapat Kanim Gorontalo. Rapat ini difokuskan pada evaluasi kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 serta progres rencana strategis, khususnya terkait pembentukan Kantor Imigrasi Pohuwato, rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan persiapan embarkasi haji di Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo melalui zoom meeting.
Dalam pembukaan, pimpinan rapat menegaskan bahwa pembentukan Kantor Imigrasi Pohuwato merupakan bagian dari implementasi kebijakan transisi operasional pasca pembentukan satuan kerja baru. Kantor baru tersebut ditargetkan dapat beroperasi penuh dalam waktu 18 bulan, sehingga diperlukan pendampingan intensif dari Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi induk. Pembentukan satuan kerja baru tidak hanya dipandang sebagai perluasan struktur organisasi, tetapi juga sebagai wujud komitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembahasan kemudian diarahkan pada perkembangan rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Pelabuhan Anggrek. Tim KEK melaporkan bahwa koordinasi dengan PT Anggrek Gorontalo International Terminal (AGIT) telah dilakukan, namun proses pembangunan masih berada pada tahap pembebasan lahan dan perluasan pelabuhan. Berdasarkan kondisi faktual tersebut, disimpulkan bahwa pembentukan KEK belum memungkinkan direalisasikan dalam satu tahun ke depan, sehingga rencana keimigrasian perlu disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.
Seiring dengan itu, rapat juga membahas rencana embarkasi haji di Gorontalo. Disampaikan bahwa secara prinsip rencana embarkasi disambut baik, namun masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi, antara lain jumlah minimal jamaah, ketersediaan fasilitas haji, serta status bandara bersyarat internasional. Dari pemaparan pihak BLU UPBU Djalaluddin Gorontalo, paling cepat persyaratan embarkasi diperkirakan baru dapat terpenuhi pada tahun 2028, seiring rencana pengembangan apron dan perpanjangan landasan pacu.
Pimpinan rapat mengarahkan agar fokus keimigrasian diarahkan pada penguatan kesiapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), khususnya dalam mengantisipasi potensi kedatangan kapal asing di Pelabuhan Anggrek. Selain itu, akan dilakukan konsultasi lebih lanjut ke Direktorat TPI terkait sarana prasarana, sistem, serta penggunaan perangkat mobile untuk mendukung pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
Sementara itu, Bagian Tata Usaha dan Umum melaporkan progres pengurusan sertifikat tanah Kantor Imigrasi Pohuwato, rencana audiensi dengan pemerintah daerah, serta peluang kerja sama dengan JICA dalam pengembangan kapasitas pegawai. Pimpinan rapat mengarahkan agar seluruh peluang kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra internasional dimanfaatkan secara optimal, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan kantor dan penguatan kompetensi sumber daya manusia.
Dari sisi operasional, Kantor Imigrasi Gorontalo akan segera melakukan koordinasi ke Direktorat terkait untuk melaporkan kondisi sarana prasarana TPI yang rusak serta mengajukan dukungan mobile unit untuk pelayanan paspor, khususnya dalam rangka persiapan haji. Program Desa Binaan Imigrasi juga akan difokuskan pada satu lokasi prioritas dengan melibatkan TNI AL sebagai mitra strategis.
Adapun untuk Kantor Imigrasi Pohuwato, rapat membahas kesiapan administrasi, distribusi barang milik negara, penyiapan jaringan, serta pengaturan sementara kebendaharaan hingga pejabat definitif ditetapkan. Instalasi layanan keimigrasian direncanakan segera dilakukan setelah proses inventarisasi selesai.
Rapat ditutup dengan penegasan pentingnya sinergi antara Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi Gorontalo, dan Kantor Imigrasi Pohuwato dalam mendukung pembentukan satuan kerja baru, penguatan pelayanan, serta pelaksanaan program strategis keimigrasian di Provinsi Gorontalo secara berkelanjutan.
